Mutasi

Mutasi Keluar PNS dari Kabupaten Lamongan

DASAR HUKUM

Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

BERKAS PERSYARATAN PINDAH PNS KELUAR DARI KABUPATEN LAMONGAN

  1. Asli Surat Permohonan Pindah Tugas PNS, ditujukan kepada Kepala SKPD dan ditandatangani oleh Pemohon di atas materai;
  2. Asli Surat Persetujuan Pindah dari Kepala SKPD, ditujukan kepada Bupati Lamongan dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan;
  3. Asli Surat Keterangan Tidak Pernah/ Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin PNS, ditandatangani oleh Kepala Instansi/ SKPD yang bersangkutan;
  4. Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter;
  5. Fotokopi Legalisir Kartu Karpeg;
  6. Fotokopi Legalisir Keputusan Pengangkatan CPNS;
  7. Fotokopi Legalisir Keputusan Pengangkatan PNS;
  8. Fotokopi Legalisir Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir;
  9. Fotokopi Legalisir Ijazah Terakhir;
  10. Fotokopi Legalisir SKP, dua tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik;
  11. Bagi PNS Jabatan Fungsional Tertentu:

– Fotokopi Legalisir Keputusan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Tertentu;

– Fotokopi Legalisir Keputusan Pengangkatan/ Kenaikan dalam Jabatan Fungsional Terakhir.

- Fotokopi Legalisir Penilaian Angka Kredit (PAK);

  1. Asli/ Fotokopi Legalisir bukti-bukti pendukung terkait alasan mutasi yang bersangkutan.

Catatan :

Semua berkas dibuat rangkap 2 (dua)

Mutasi Masuk PNS ke Kabupaten Lamongan

DASAR HUKUM

Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

BERKAS PERSYARATAN PINDAH PNS MASUK KE KABUPATEN LAMONGAN

  1. Asli Surat Permohonan Pindah Tugas PNS, ditujukan kepada Bupati Lamongan dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan dan ditandatangani oleh Pemohon di atas materai;
  2. Asli/ Tembusan Surat Persetujuan Pindah Tugas dari Bupati/ Walikota/ Gubernur/ Pimpinan Instansi Pusat tempat PNS yang bersangkutan bertugas;
  3. Asli Surat Keterangan Tidak Pernah/ Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin PNS, ditandatangani oleh Kepala Instansi/ SKPD yang bersangkutan;
  4. Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter;
  5. Fotokopi Legalisir Kartu Karpeg;
  6. Fotokopi Legalisir Keputusan Pengangkatan CPNS;
  7. Fotokopi Legalisir Keputusan Pengangkatan PNS;
  8. Fotokopi Legalisir Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir;
  9. Fotokopi Legalisir Ijazah Terakhir;
  10. Fotokopi Legalisir SKP, dua tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik;
  11. Bagi PNS Jabatan Fungsional Tertentu:

– Fotokopi Legalisir Keputusan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Tertentu;

– Fotokopi Legalisir Keputusan Pengangkatan/ Kenaikan dalam Jabatan Fungsional Terakhir.

- Fotokopi Legalisir Penilaian Angka Kredit (PAK);

12. Asli/ Fotokopi Legalisir bukti-bukti pendukung terkait alasan mutasi yang bersangkutan.

Catatan :

Semua berkas dibuat rangkap 2 (dua)