Kartu Pegawai Elektronik

DASAR HUKUM
Dasar hukum yang melandasi dan menjadi acuan dalam rangka pelaksanaan implementasi KPE adalah sebagai berikut :

  1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 12 Ayat (2) yaitu mewujudkan PNS yang profesional dan sejahtera serta memiliki misi yaitu menyelenggarakan manajemen PNS berbasis kompetensi untuk mewujudkan PNS yang profesional dan sejahtera
  2. Peraturan Kepala BKN Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil –> Petunjuk pelaksanaan konversi NIP
  3. Peraturan Kepala BKN Nomor 43 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil –> Pedoman pelaksanaan permintaan, penetapan dan penggunaan NIP
  4. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik    –> Petunjuk pelaksanaan penerbitan KPE.

Kartu Pegawai Elektronik (KPE) merupakan kartu identitas pegawai sebagai pengganti dari Kartu Pegawai (Karpeg) yang ada sekarang sebagai bukti diri seorang PNS. KPE selain sebagi kartu identitas PNS, dirancang secara khusus dengan bentuk dan format berbeda yang dapat digunakan oleh PNS sebagai kartu belanja dan dompet elektronik.

Disamping untuk PNS yang bersangkutan juga akan diberikan sebagai KPE tambahan kepada anggota keluarganya yaitu kepada istri/suami dan anak-anaknya yang menjadi tanggungan dan masuk dalam daftar gaji.

TUJUAN KPE

KPE bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi PNS untuk memperoleh pelayanan, bukan saja masalah kepegawaian seperti kenaikan pangkat, mutasi lainnya seperti peningkatan pendidikan, perpindahan wilayah kerja, perubahan status, perubahan data keluarga ataupun untuk pengurusan pensiun. KPE juga dapat digunakan untuk mempermudah PNS dalam memperoleh pelayanan kesehatan, tabungan perumahan ataupun layanan Taspen. Disamping itu KPE memberikan kepastian identitas data PNS. KPE dirancang tidak dapat digandakan, dengan demikian dapat menghindari terjadinya nomor induk pegawai yang ganda dan penyalahgunaan kartu pegawai yang selama ini sering terjadi.

MANFAAT KPE

Pembuatan KPE tidak dikenakan biaya. Manfaatnya bagi PNS, bisa mendapat kepastian fasilitas askes yang diperoleh, mendapat kepastian besarnya tunjangan hari tua yang akan diperoleh dari Taspen, dan dapat mengetahui profil dan updating data kepegawaian melalui KPE. Disamping itu, dapat mengetahui fasilitas bantuan Taperum, mendapatkan kemudahan dalam pelayanan transaksi bank dan pembayaran gaji serta meningkatkan kesejahteraan PNS melalui cash back penggunaan KPE dalam transaksi perdagangan. Untuk waktu yang akan datang PNS dapat memanfaatkan anjungan KPE (e-kios) yang tersedia di kantor PNS untuk berbagai macam transaksi yang pada gilirannya akan meningkatkan jam kerja produktif PNS.

PERBAIKAN/PENGGANTIAN KPE

Usul perbaikan/penggantian KPE harus diajukan melalui SKPD (dengan surat pengantar) dan dikirim ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

  1. Foto copy SK CPNS;
  2. Foto copy SK Konversi NIP (NIP baru);
  3. Foto copy KPE (untuk perbaikan KPE);
  4. Surat Kehilangan dari Kepolisian (untuk KPE yang hilang);

Masing-masing rangkap 2 (dua).