Pengambilan Sumpah PNS “Sebuah Catatan dan Harapan”

Pengambilan Sumpah PNS dari tenaga Honorer K-1 yang berlangsung khidmad tersebut  menarik untuk  dimaknai, terutama dari  yang tersirat dalam pesan dan sambutan Bupati Lamongan, seperti (sebagian) telah dikutip diatas.  Ada dua hal, setidaknya, yang patut dicermati dan dikaji. Pertama,  proses diangkatnya para tenaga honorer K-1 menjadi CPNS/PNS, ditilik dari kronologisnya, memang layak disebut sebagai “sebuah perjuangan dan perjalanan panjang berliku”.

Berdasarkan data di BKD, proses tesebut dimulai dari adanya pendataan data-base  tenaga honorer pada akhir tahun 2005. Tenaga honorer yang didata masuk data-base harus memenuhi dua kriteria utama, yaitu mendapat penghasilan  dari APBN/APBD dan telah bekerja minimal satu tahun terhitung 31 Desember 2005.  Honorer yang memenuhi syarat masuk data-base,  sebagaimana  kebijakan dalam PP 48 Tahun 2005,    secara bertahap akan diangkat menjadi CPNS/PNS mulai tahun 2007 sampai dengan 2009.

 

 

Setelah dilakukan pendataan, di Kabupaten Lamongan terdata sebanyak 3.576 orang tenaga honorer yang diusulkan ke Pemerintah Pusat.  Pada saat diumumkan tahun 2006, dari  3.576 orang yang diusulkan, ternyata hanya 2.596 orang yang muncul dalam data-base Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi( MENPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).  Jadi, sebanyak  980 yang tidak masuk database yang kemudian diusulkan kembali dan dikonfirmasi berulang kali ke BKN Pusat dan Kementerian PAN & RB.  Pemerintah Kabupaten Lamongan (Kepala BKD, Inspektur, bahkan   Sekretaris Daerah, yang kala itu dijabat oleh Fadeli, SH. MM, Bupati saat ini)  tak terhitung berapa kali berkomunikasi, berkoordinasi dan mengusulkan kembali data tenaga honorer tersebut ke Jakarta, mulai tahun 2007 sampai tahun 2010.   

Pada tahun 2011, Pemerintah Pusat mengambil kebijakan untuk melakukan verifikasi  dan audit data yang melibatkan  tim gabungan  dari Kementarian PAN-RB, BKN dan BPKP. Hasilnya,  dari 980 orang yang tidak masuk database tersebut sebanyak 184 orang dinyatakan sah sebagai honorer K-1 dan berhak melakukan pemberkasan untuk diangkat menjadi CPNS, sedangkan sebagian besar lainnya penghasilannya dinilai tidak secara langsung berbunyi  honor atau gaji yang dibiayai melalui APBN atau APBD sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dimasukan sebagai honorer Kategori II (K-II) .

Singkatnya, perjuangan panjang  tersebut akhirnya berujung manis bagi 182 orang dtersebut dengan diangkatnya  menjadi CPNS terhitung 1 Desember 2012, dan 2 orang lainnya dalam proses verifikasi akhir. Lalu, dari 182 orang CPNS tersebut, berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 821.1/13/413.203/KEP/2014 tanggal 2 Januari 2014 diangkat menjadi PNS (penuh), sedangkan satu orang lainnya tidak dapat diangkat menjadi PNS  karena telah meninggal dunia.

Sungguh sebuah proses perjuangan, perjalanan dan penantian yang panjang, mulai tahun 2007 sampai akhir tahun 2013. Di saat kolega (sesama honorer yang terdata masuk dalam data-base) sudah dapat diangkat menikmati status  dan penghasilan sebagai CPNS/PNS (tahun 2007-2009), mereka masih harus memperjuangkan data dan status untuk dapat masuk dalam data-base.

Kedua, adalah benar bahwa sebagian besar honorer yang diambil sumpah menjadi PNS tersebut, telah secara nyata  bekerja, dan  menjadi bagian penting (bahkan boleh disebut menjadi “pahlawan”)  dalam mengantar Lamongan memperoleh keberhasilan  pembangunan.  Mereka telah membaktikan diri sebagai abdi negeri dengan sungguh-sungguh. Dibalik statusnya yang masih honorer dan belum jelas dapat diangkatnya menjdi CPNS-PNS, mereka tetap bekerja dengan baik.  Hal itu menunjukkan ketulusan dan kesabaran mereka untuk benar-benar mengabdi.

Para tenaga kebersihan atau tenaga penyampah yang ada di Dinas PU Cipta Karya, misalnya. Puluhan orang tersebut dengan rajin dan semangatnya bekerja tiap hari, bergelut dengan sapu dan sampah, Mereka tak lelah  membersihkan kawasan kota dan sekitarnya, dan menjadi bagian penting tim  sehingga Lamongan memperoleh penghargaan adipura selama  6  tahun berturut-turut. Bahkan, pada tahun 2013, berhasil mendapatkan adipura kencana kategori kota kecil. Satu-satunya di Indonesia.  Sebuah peran yang tidak boleh dipandang sebelah mata, meski  kala itu belum berbalas dengan  reward status kepegawaian(CPNS-PNS)  dan/atau penghasilan sepadan.

Begitu pula dengan tenaga kesehatan (para bidan PTT yang ditempatkan di desa). Mereka menjadi unjung tombak peningkatan pelayanan kesehatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.  Keteguhan dan kesabaran mereka dalam melaksanakan tugas dengan masih berstatus tidak tetap  turut pula mengantarkan Lamongan memperoleh penghargaan di bidang kesehatan, yaitu Forum Kabupaten Sehat Tingkat Jawa Timur tahun 2012, dan penghargaan Kabupaten Sehat Swasti Sabha kategori Padapa dari Kementerian Kesehatan RI Tahun 2013. Tidak hanya tenaga kebersihan dan bidan yang berbakti penuh dedikasi, tenaga teknis dan administrasi lainnya juga melakukan hal yang sama dan turut andil mengantarkan Lamongan meraih berbagai keberhasilan pemerintahan dan pembangunan.

Nah, setelah diangkat dan diambil sumpahnya menjadi PNS, ada hal yang  patut ditunggu dan diharap dari PNS (yang dari berasal tenaga honorer K-1) tersebut, yaitu semangat, disiplin, dedikasi dan loyalitas kerja pasca pengangkatannya menjadi PNS. Akankah mereka berkurang /menurun kinerjanya karena merasa telah mendapatkan  apa yang   telah diinginkan? Akankah berkurang semangat dan kerja keras mereka karena mereka merasa sudah berhak (dan waktunya) menikmati “manisnya madu” dari  perjuangan panjang berliku sekian tahun menjadi tenaga honorer?

Tentu, jawaban yang diharapkan adalah TIDAK. Pemerintah Daerah tentu berharap bahwa setelah diangkat menjadi PNS, mereka akan tetap bekerja dengan semangat, disiplin, dedikasi dan loyalitas tinggi seperti  halnya saat masih berstatus tenaga honorer yang begitu ingin diangkat CPNS.  Malah,  Pemerintah Daerah menunggu bakti dan peran aktif positif mereka dengan statusnya barunya sebagai PNS. Pengangkatan sebagai PNS bukanlah akhir atau tujuan puncak.  Status sebagai PNS justru harusnya merupakan  awal perjuangan dan pengabdian berikutnya,  sesungguh-sesungguhnya berbakti, setulus-tulusnya mengabdi.  Semoga!!! 

Selamat datang dan meniti karier sebagai Pegawai Negeri.  Salam bakti untuk negeri.

(“Kontributor” : Hariyanto).

Last modified onKamis, 25 Juni 2015 09:48

Link Terkait