PASAL UU ASN POTENSI DIBATALKAN MK

Hingar-bingar disahkan dan diundangkannya UU No.5/2014 tentang ASN, banyak diharapkan mampu memperbaiki Sistem Manajemen  SDM Aparatur karena selama ini UU Kepegawaian sebelumnya  dinilai belum mampu  menyelesaikan berbagai persoalan dalam manajemen  saat ini,  apa lagi persoalan tantangan kedepan. Namun demikian terbitnya UU No.5/2014 tersebut  sangat disayangkan ternyata memunculkan pasal  krusial  dan vital yang tidak konsisten dengan semangat yang telah digariskan dalam UUD 1945 dan juga tidak sesuai dengan semangat good governance (tata kelola pemerintahan yang baik)

Pernyataan ketentuan ini bisa dilihat pasal 53  UU No.5/2014 yang bunyinya sebagai berikut :

“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :

a. menteri di kementerian;

b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;

c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;

d. gubernur di provinsi; dan

e. bupati/walikota di kabupaten/kota.”

Sebagai pembanding, dapat dilihat pengaturan terkait kewenangan dimaksud  pada ketentuan UU No.8/1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, pada pasal 25, berbunyi  “Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenanngnya kepada Menteri atau pejabat lain.”  Kemudian ketentuan pasal 25 UU No.8/1974 tersebut dilakukan perubahan dengan UU No.43/1999 tertuang pada pasal 25 ayat (2), sehingga ketentuan ini berbunyi  “Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1), Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat  dan menyerahkan sebagaian wewenangnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Dari ketiga pengaturan kewenangan manajemen SDM aparatur tersebut  diatas, bisa dilihat bahwa UU No.5/2014 mengatur  kewenangan bidang manajemen kepegawaian,  memposisikan sama antara Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, yaitu dapat menerima delegasi kewenangan dari presiden untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama. Ruang lingkup ketentuan ini, secara sepintas sebenarnya tidak banyak berbeda dengan ketentuan pasal 25 pada UU No.8/1974, meskipun penyataannya substansinya lebih umum dan tidak terinci. Yang nampak benar-benar berbeda adalah ketentuan   pasal 25 UU No.43/1999, dengan jelas membedakan posisi kewenangan antara Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dengan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Dimana untuk Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, ditentukan Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenanngnya, sedangkan untuk   Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, Presiden dapat menyerahkan sebagaian wewenangnya.

Berkaitan dengan hal ini, dalam UUD 1945  hingga  amandemen keempat,  pada pasal 18 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), dengan jelas memuat ketentuan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus  sendiri urusan pemerintahannya menurut azas otonomi dan tugas pembantuan, dan  Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang dipilih secara demokratis, serta Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan  yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.” Sedangkan yang terkait dengan urusan pemerintah pusat, sampai saat ini ditentukan dalam pasal 10 ayat (3) UU 32/2004 yang ketentuannya masih berlaku sampai saat ini, berbunyi bahwa Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi  a. politik luar negeri, b. pertahanan,  c. keamanan, d. yustisi, e. moneter dan fiskal nasional dan g. agama. Urusan bidang manajemen SDM Aparatur tidak menjadi salah satu urusan pemerintah pusat yang bersifat absoulut tersebut.

Dengan melihat beberapa ketentuan dasar yang termuat dalam UUD 1945 tersebut, maka yang berkaitan bidang kewenangan manajemen kepegawaian bukan merupakan  kewenangan absoulut urusan pemerintah pusat. Bidang kewenangan manajemen kepegawaian didistribusikan melalui mekanisme pedelegasian dari presiden kepada menteri atau kepala lembaga pemerintah non kementerian (pejabat Pembina Pepegawaian Pusat) merupakan bentuk proses menajemen yang benar, karena perangkat tersebut merupakan pembantu presiden atau perangkat pemerintah pusat. Sedangkan distribusi kewenangan dari presiden kepada  gubernur, bupati dan walikota melalui mekanisme pendelegasian merupakan proses manajemen yang tidak konsisten (inkonsistensi) khususnya dengan ketentuan dalam pasal 18 ayat (2),   ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945. Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai UUD 1945 merupakan kepala pemerintah daerah yang menjalankan otonomi seluas-luasnya. Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini menganut azas desentralisasi dan otonomi luas. Dengan demikian mekanisme distribusi bidang kewenangan manajemen kepegawaian yang cocok dan konsisten dengan UUD 1945 seharusnya menggunakan mekanisme desentralisasi (penyerahan kewenangan), betapapun penyerahan kewenangan itu sifatnya hanya sebagian saja, dan bukan dengan mekanisme pendelegasian, karena hingga saat ini bidang urusan manajemen kepegawaian bukanlah merupakan bidang urusan pemerintah pusat yang bersifat absoulut.  Apabila memperhatikan hal ini, maka pernyataan  ketentuan yang konsisten dan benar sesuai dengaan UUD 1945 adalah penyataan ketentuan UU No.43/1999 tertuang pada pasal 25 ayat (2), dimana Presiden dalam mendistribusikan bidang kewenangan manajemen SDM Aparatur kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat melalui mekanisme pedelegasian sebagian wewenanngnya  dan untuk distribusi kewenangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui mekanisme desentralisasi (menyerahkan) sebagaian wewenangnya.

Aroma usaha resentralisasi urusan manajemen kepegawaian dalam UU No.5/2014 tentang  ASN, sangat  terasa sekali, meskipun dengan dasar pertimbangan alasan yang tidak jelas dan tidak kuat serta juga tidak peduli inkonsistensi dengan UUD 1945. Sebenarnya secara umum PNS tidak seberapa peduli terhadap sentralisasi atau desentralisasi dalam bidang urusan manajemen kepegawaian, karena masing-masing proses manajemennya pasti ada kekurangan dan ada kelebihannya. Yang banyak diharapkan masyarakat PNS adalah kecepatan, ketepatan dan kemudahan serta murahnya proses pelayanan kepegawaian, yang sebenarnya hal tersebut merupakan semangat prinsip pelayanan prima dan sepenuh hati yang banyak ingin diwujudkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Akan tetapi bisa dilihat dari  jenis pelayanan kepegawaian yang selama ini menjadi wewenangan dan ditangani pemerintah pusat yaitu kenaikan pangkat dan pensiun PNS untuk golongan ruang IV/c ke atas, bila disurvey seluruh Indonesia baik itu PNS Pusat sendiri, apalagi PNS Daerah pasti semua  mengatakan realisasinya tidak bisa selesai tepat waktu dan selalu terjadi keterlambatan serta biaya mengurus prosesnya sangat mahal. Oleh karena itu, kaitan dengan bidang kewenangan manajemen kepegawaian yang ada pada pasal 53 UU No.5/2014 tentang ASN tersebut memiliki potensi yang besar untuk dibatalkan oleh MK, karena selain inkonsistensi dengan UUD 1945, ternyata juga tidak sejalan dengan semangat good governace  yang gemanya selama ini banyak ingin direalisasikan perwujudannya.   Semoga tidak ada yang iseng mengajukan yudisial review ke MK terkait hal ini.(BKD/skr/mugito)

Last modified onKamis, 25 Juni 2015 09:49

Link Terkait