Pertahanan Di Tengah Krisis Jumlah Pegawai

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN & RB) menetapkan kebijakan Moratorium seleksi penerimaan CPNS, khususnya dari Pelamar Umum. Kebijakan ini tentunya bukan tanpa pertimbangan yang matang, namun mengingat beban belanja pegawai secara nasional dinilai sudah sangat tinggi, juga rasio jumlah pegawai dengan jumlah penduduk yang dinilai sudah terlalu besar, efektivitas dan produktivitas kinerja Aparatur Negara yang dinilai rendah berujung pada pemborosan keuangan negara untuk belanja gaji pegawai.

Moratorium telah berjalan 1 (satu) tahun, yakni tahun 2015, dan direncanakan akan diberlakukan selama 5 (lima) tahun sampai dengan tahun 2019 mendatang. Kebijakan ini sangat terasa imbasnya di Pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk Kabupaten Lamongan. Sampai dengan Tribulan IV tahun 2015 jumlah PNS di Pemerintah Kabupaten Lamongan sebanyak 11.928 orang. Sedangkan jumlah ideal berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, seharusnya jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebanyak 16.467 orang, sehingga sampai dengan akhir tahun 2015 yang lalu, Pemerintah Kabupaten Lamongan kekurangan PNS sebanyak 4.679 orang. Kekurangan PNS tersebut didominasi oleh Tenaga Pendidikan (Guru) yakni sejumlah 2.747 orang (58,71%) diikuti oleh Tenaga Teknis/Administratif sejumlah 1.305 orang (27,89%) dan Tenaga Kesehatan sejumlah 627 orang (13,40%). Kekurangan pegawai ini akan semakin besar jika Pemerintah Pusat benar-benar melaksanakan kebijakan Moratorium Penerimaan CPNS hingga tahun 2019, maka kekurangan PNS Pemerintah Kabupaten Lamongan akan menjadi 5.938 orang, karena dalam rentang waktu tersebut (2016-2019), PNS yang memasuki masa pensiun sejumlah 1.259 orang.

Belum habis masa Moratorium penerimaan CPNS, Pemerintah Pusat kembali menyampaikan isu kebijakan akan merasionalisasi PNS dengan melakukan pemangkasan PNS sampai dengan 1 juta PNS di seluruh Indonesia. Dengan adanya isu kebijakan ini, sedikit banyak telah menimbulkan “kegaduhan” di masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lamongan, khususnya Badan Kepegawaian Daerah belum bisa menanggapi isu kebijakan ini, sebelum kebijakan dibuat secara resmi tertulis sebagai dasar hukumnya.

Dengan kondisi jumlah pegawai yang terbatas, ditambah kebijakan Moratorium Seleksi CPNS dan isu kebijakan Rasionalisasi dengan pemangkasan pegawai, Pemerintah Kabupaten Lamongan tetap berkomitmen untuk kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan segala keterbatasan SDM Aparatur, harus tetap dipastikan pemerintahan berjalan dengan baik, pembangunan dilaksanakan secara optimal dan masyarakat tetap memperoleh pelayanan yang terbaik. Hal ini diatasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang saat ini telah berkembang begitu pesatnya. Dengan pemanfaatan teknologi informasi yang mulai diterapkan dalam beberapa proses, seperti e-Planning,e-Budgetting, e-Reporting, e-Accounting, e-Procurement, e-Office, e-Fakturdan lain-lain.

Namun untuk kekurangan Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kesehatan, diharapkan tetap harus dipenuhi dari PNS karena proses pendidikan dan pelayanan kesehatan tidak dapat dilakukan dengan teknologi informasi semata. Sehingga di Tahun 2016 dan ke depan, Pemerintah Kabupaten Lamongan akan tetap memohon kebijakan agar Pemerintah Pusat mempertimbangkan kembali pemenuhan kebutuhan PNS terutama Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kesehatan. Kemudian dan apabila proses moratorium ini tetap berjalan dan kebutuhan tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan tidak terpenuhi, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan tidak dapat mencegah Satuan Pendidikan dan Satuan Pelayanan Kesehatan apabila mengambil langkah-langkah di lapangan untuk pemenuhan kebutuhan tenaga tersebut. (JIF/Pengadaan)

Link Terkait